Anda membutuhkan konsultasi dan pendampinga hukum pertanahan, kontak segera 0821 428 68 241 atau invite pin 27F A6A 8D

Kami adalah pengacara pertanahan dan agraria Surabaya, melayani jasa pengacara kasus tanah di Surabaya di dalam memberi konsultasi tentang masalah pertanahan disurabaya, tidak hanya sebatas pada kepentingan dan tanggung jawab kepada klien-nya semata, akan tetapi juga kepada negara, masyarakat, dan pengadilan. 

Hak atas tanah yang bersifat sementara, terdiri dari :
1. Hak Gadai
2. Hak Usaha Bagi Hasil
3. Hak Menumpang
4. Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak atas tanah yang bersifat tetap, terdiri dari :
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa Tanah Bangunan
6. Hak Pengelolaan

Dan lebih jelasnya untuk konsultasi Jasa Pengacara Kasus Tanah di Surabaya silakan kontak 0821 428 68 241

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal (“Permenag No. 2/2015”) merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan ini secara garis besar mengatur mengenai jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan penanaman modal.

Pelaksana pelayanan menurut Permenag No. 2/2015 ini adalah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah, dan Kantor Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jenis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) yang diatur berdasarkan Permenag No. 2/2015 ini terdiri dari:

informasi ketersediaan tanah;
pertimbangan teknis pertanahan;
pengukuran bidang tanah;
penetapan hak atas tanah;
pendaftaran keputusan hak atas tanah; dan
pengelolaan pengaduan.
Prosedur PTSP

Prosedur PTSP adalah sebagai berikut:

Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan dilengkapi oleh dokumen pertanahan dan dokumen lainnya yang terkait.
Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada poin (a) tidak lengkap, maka pejabat yang berwenang berhak untuk mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi.